Sepintas Mengapa Tanah Tercinta Papua Bergejolak

Home / Kopi TIMES / Sepintas Mengapa Tanah Tercinta Papua Bergejolak
Sepintas Mengapa Tanah Tercinta Papua Bergejolak Warsito Hadi.

TIMESBLITAR, MALANG – Di tengah bangsa Indonesia masih menghadapi bencana wabah Covid-19 yang telah merenggut sejumlah korban meninggal dan Pemerintah dan seluruh komponen bangsa berusaha kerja keras menghadapi dan menyelesaikan wabah Covid-19, menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan. Namun disisi lain juga prihatin dihadapkan masih terjadinya peristiwa yang menyedihkan berturut-turut di tanah Papua yang kita cintai bersama telah menelan korban yang tidak diinginkan bersama.

Rentetan Peristiwa

Pada malam pergantian tahun baru 2020, adanya gangguan yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) dengan melepaskan tembakan di wilayah Kali kopi di Distrik Tembagapura, Mimika ke arah Pos Satgas Nusa Brimob.  Kemudian  pada  Rabu, 26 Februari 2020, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang dipimpin Egianus Kagoya telah melakukan penyerangan terhadap pos Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di Koteka, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. 

Tepatnya 2 Maret 2020, adanya aksi penembakan Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) terhadap kendaraan PT Wijaya Karya yang ditumpangi oleh personil TNI saat melakukan evakuasi di wilayah Distrik Kawasi Kabupaten Pegunungan Bintang  dimana 3 buah Truk Milik BUMN Wijaya Karya ditembaki di Pegunungan Bintang, Papua, 1 buah kendaraan mengalami kecelakaan.

Dilanjutkan kejadian tanggal 15 Maret 2020, terjadi kontak  tembak antara Satuan Tugas  (Satgas)  Nemangkawi dengan KSB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di wilayah Tembagapura, Mimika dengan korban 4 orang anggota KSB TPNPB tewas dan 1 orang berhasil melarikan diri. Senin, 30 Maret 2020, telah terjadi insiden yang menyebabkan jatuhnya 3 korban jiwa karyawan Pt Freport yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. 

Kenapa bergejolak

Gejolak terjadi di tanah Papua  sebagian merupakan gerakan untuk tidak mengakui dan ingin merdeka, ini dilakukan oleh berbagai pihak dengan melakukan berbagai kegiatan baik didalam negeri dan luar negeri melalui gerakan diplomasi internasional maupun gerakan bersenjata (separatis) dan kekerasan di wilayah tanah Papua secara keseluruhan. Kegiatan gerakan dan diplomasi internasional dilakukan oleh berbagai organisasi non goverment (NGO), seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda yang mendapat dukungan dari perhimpunan Negara ras Melanesia di MSG, Forum di kepulauan Pasific, sedangkan dalam negeri melalui KSB dimotori oleh OPM yang melakukan aksi kekerasan dan teror kepada masyarakat dan aparat.

Ada sebagian masyarakat tanah Papua yang mempunyai pemahaman bahwa tergabung tanah Papua ke NKRI belum selesai. Hal itu diungkap oleh studi hukum internasional atas status hukum West Papua oleh Melinda Janki didasarkan bahwa Pepera 1969 tidak bisa melegitimasi kedaulatan hukum Indonesia atas Papua, karena dilakukan di bawah tekanan dan ancaman, tidak demokratis, bukan pemilu langsung dan bebas, hanya musyarawah dengan alasan 'orang Papua belum siap berpemilu'.

PBB hanya mencatat hasilnya tidak membuat resolusi apapun terkait integrasi ‘Irian’ ke Indonesia. Menurutnya  wilayah West Papua masih masuk dalam kategori teritori tak berpemerintahan sendiri dan masih tetap berhak atas penentuan nasib sendiri di bawah hukum internasional. 1 Mei 1963 secara hukum bukan penyerahan kedaulatan, tetapi penyerahan administrasi kolonial. Mekanisme serta hasil Pepera itu yang sedang digugat karena melanggar hukum internasional. Atas landasan itu pula gerakan seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan lainnya di luar negeri mengampanyekan referendum Papua sebagai solusi sesuai hukum internasional.

Disadari bahwa adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang hingga hari ini kurang penyelesaianya. Kasus Biak berdarah 1998, Abepura berdarah tahun 2000 (Pengadilannya namun tidak ada seorangpun yang dihukum), Wasior dan Wamena (yang sudah pernah diselidiki oleh Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM) belum ada tindak lanjut oleh Kejaksaan Agung), penembakan Theys dan Apollo, Paniai Berdarah 2014, kelaparan hebat Yahukimo yang menewaskan ratusan orang.  Disamping itu termarjinalisasinya orang asli Papua oleh pendatang, tingginya jumlah penderita HIV/AIDS, serta eksploitasi sumber daya alam.

Adanya campur tangan asing, demikian menurut sebagian  para analisis intelijen beranggapan  gejolak dan kerusuhan Papua terjadi karena adanya pihak asing dalam perebutan pengaruh dan sumber daya alam bahkan ada yang menyalahkan negara-negara barat yang mencurigai sebagai operator asing di belakang gejolak Papua. Papua mempunyai sumber daya alam yang luar biasa yang sangat menarik dan diminati setiap investor dari negara asing.  Dalam teori perang semua perang dalam sejarah peradaban manusia pada dasarnya perebutan penguasaan sumber daya ekonomi (baca logistic).

Pertanyaan sederhana dan mendasar  negara manakah  yang berkentingan dan  berkeinginan serta diuntungkan atas pengerukan sumber daya Papua dan berpotensi besar menguasainya bila Papua lepas dari NKRI?  AS, Australia, Inggris, negara barat lainnya atau Cina.  Sebagai gambaran, pada tahun 2000 terjadi pertemuan tahunan Forum Pasifik di Kiribati, sejumlah tokoh penting Papua yang hadir sebagai peninjau telah melakukan pendekatan dengan para pejabat dari Cina yang hadir dalam forum itu, selanjutnya Cina kemudian memfasilitasi pertemuan yang diselenggarakan oleh OPM di luar wilayah Indonesia.

Pelaksanaan Otsus yang dipandang sebagian orang setengah hati, sebuah proyek bersama yang setengah gagal, karena sejak awal hingga saat ini pun sebagian orang Papua belum semua merasa  diajak berencana bersama dan bersepakat tentang proyek bersama yang akan dilakukan pemerintah  untuk Papua. Nasionalisme,  semestinya memerlukan partisipasi dan kerelawanan, seakan-akan dipaksakan dalam logika dan pemikiran penguasaan di mana segala sesuatu sudah disiapkan sehingga orang Papua cukup hanya sebagai obyek, bahkan bila diperlukan dengan setengah pemaksaan dengan pendekatan yang kurang humanis.

Pemerintah pusat tidak bisa menutup mata kemungkinan bahwa aksi-aksi kekerasan selalu menjadi opsi dan reaksi ketika proyek bersama ini dipaksakan kepada orang Papua, termasuk dengan cara-cara kurang humanisme seperti yang terjadi di Nduga. Otonomi khusus, yang sejak awal didesain kurang  melibatkan pendapat luas dari masyarakat Papua, berakhir tahun 2021. Masih banyak pekerjaan rumah yang tidak dilakukan selama otsus belum berjalan dengan baik, termasuk tidak efektifnya impelementasi Otsus dalam meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan yang menyentuh perasaan dan hati masyarakat bahkan terhadap perlindungan dan pemenuhan warga dan HAM di Papua.

Sumbangsih pemikiran

Gejolak yang terjadi dikarenakan adanya unsur keadilan, di tanah yang kaya, begitu masih banyak orang Papua hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan, sementara, para pendatang menikmati kekayaan Papua dan hasil pembangunan kurang dapat dinaikmati oleh orang Papua. Adanya perasaan sebagian masyarakat Papua terkait bergabungnya Papua ke Indonesia yang belum selesai serta masih adanya perasaan bahwa orang Papua bukan bagian (rumpun) dari bangsa Indonesia. Pendekatan cenderung kemanan  dan terjadi  pelanggaran HAM belum bisa diungkap, karena melibatkan pejabat serta adanya pelibatan pihak asing dalam masalah Papua.

Pemerintah telah berupaya melaksanakan pembangunan infrastruktur dan program lainnya dengan melibatkan semua masyarakat serta meningkatkan transparansi dalam melaksanakan Otsus guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Melaksanakan pengamanan (Polri dan TNI) dalam menghadapi KKB atau KSB yang ada untuk memberikan rasa aman serta melakukan penegakan hukum secara humanisme dengan pelibatan tokoh masyarakat dan agama yang ada, namun sampai saat ini gejolak di tanah Papua masih terjadi, maka sebagai bahan sumbangsih pemikiran yang dapat dilakukan.

a.) Melakukan Dialog Damai dengan rakyat Papua dengan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral guna menyelesaikan perbedaan tafsir sejarah politik integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia. Dalam melaksanakan dialog ini, sebaiknya pemerintah perlu menunjuk Utusan Khusus dengan kewenangan setingkat menteri koordinator yang dapat mulai melakukan koordinasi dengan komponen rakyat Papua di Tanah Papua secara sejajar dan kekeluargaan namun dalam koridor dalam suatu bangsa.

b.)  Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dapat dilakukan dengan membentuk Tim Penyidik Ad-Hoc  HAM untuk menyelidiki kembali peristiwa kekerasan negara terhadap rakyat Papua, di berbagai wilayah di Tanah Papua. Diikuti komitmen untuk menyelenggarakan peradilan HAM guna menghentikan impunitas, pemberian restitusi serta rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM serta menghilangkan stigma “separatis dan makar Papua”  Disamping itu perlu diikuti dikurangi pendekatan “militeristik dan keamanan”  dengan menekankan pendekatan kesejahteraan yang humanisme serta kearifan lokal.  Pemerintah harus membuka ruang demokrasi bagi kebebasan bereskpresi rakyat Papua dan pemberian akses masuk ke Tanah Papua kepada jurnalis, akademisi, pemerhati kemanusiaan dan lembaga-lembaga nasional maupun internasional yang hendak mengabdi bagi Papua, sebagai wujud penghormatan terhadap HAM.

c.) Mengevaluasi konsep dan strategi pembangunan dalam penerapan Otonomi khusus agar lebih transparan serta pelibatan masyarakat, melanjutkan proyek pembangunan infra struktur menyeluruh, bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat dengan pendekatan kearifan lokal sehingga menyentuh hati dan perasaan rakyat Papua.  Perlu dipertimbangkan pembentukan satuan kerja setingkat menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, dengan kelengkapannya hingga ke Tanah Papua dengan figur-figur yang berintegritas, memihak kepentingan rakyat dan memiliki pemahaman yang utuh terhadap manusia, kebudayaan, dan alam sekitar. 

d.) Melakukan diplomasi internasional secara intensif ke lembaga-lembaga dunia, organisasi internasional gereja (mengingat sebagian besar penduduk Papua beragama nasrani), dan negara di Kepulauan Asia Pasifik.

e.) Pembuatan dan penguatan Pangkalan Militer Utama di wilayah Papua, yang dengan cepat dapat menjangkau ke wilayah Papua, terutama dalam mencegah infiltrasi asing dengan memberi kenyakinan dan pemahanam kepada masyarakat bahwa keberadaan Pangkalan Militer akan memberikan perlindungan,bantuan dan rasa  aman serta ketenangan bagi masyarakat terutama menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa dari ancaman infiltrasi negara luar.

***

*)Oleh : Warsito Hadi.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com