New Normal dan Keberlanjutan Negara

Home / Kopi TIMES / New Normal dan Keberlanjutan Negara
New Normal dan Keberlanjutan Negara Bambang Satriya, Guru besar Universitas Merdeka Malang dan penulis sejumlah Buku Filsafat.

TIMESBLITAR, MALANG – Unsur terpenting negara itu adalah rakyat. Tidak ada negara tanpa rakyat, sehingga kuat tidaknya bangunan negara ditentukan oleh rakyat. Kalau rakyatnya kuat, maka konstruksi negara mestilah kuat. Jika rakyatnya lemah, maka bangunan negara mesti lemah. Saat rakyat taat hukum, maka ini mengindikasikan negara menjadi atau akan kuat. Konstruksi kekuatan negara terletak pada perilaku hukum rakyatnya.  Ketika aturan atau kebijakan mengenai ”new normal”  sehubungan dengan pandemi Covid-19 nanti diberlakukan, tuntutannya tentulah pada ketaatan masyarakat.

Tidak ada ceritanya negara bisa disebut kuat jika rakyatnya tidak kuat. Logis jika kemudian negara berupaya maksimal membentuk atau membangun setiap elemennya, diantaranya rakyat, agar menjadi kekuatan yang mampu menjaga keberlanjutan hidup negara. Disinilah harus diakui tentang posisi asasional rakyat dalam menentukan masa depan negara.  

Masalahnya, apakah negara sekarang masih merasa kalau peran sakral dirinya adalah membentuk atau membangun rakyat supaya kuat?   atau benarkah negara memang menginginkan supaya rakyat ini terus menerus mengawal dirinya?

"Teruslah bertanya, supaya negara tetap terjaga," demikian pernyataan Mouirie Travali, yang hakikatnya meminta setiap elemen bangsa untuk tak membisukan diri saat menyaksikan ada segolongan pilar negara sedang kehilangan komitmennya pada tugas dan kewajibannya. Ketika rakyat dituntut  untuk mematuhi tatanan 'new normal', maka kelompok elitis, khususnya para pilar-pilar kekuasaan dari zona manapun harus memberikan keteladanan, bahwa dirinya mampu mengharuskan perilakunya tidaklah berlawanan dengan norma yang  berlaku.

Itu artinya, kita (komunitas elitis) punya kewajiban untuk tak berhenti bertanya, seperti benarkah Indonesia ini memang sebagai negara yang didasarkan atas hukum? atau tepatkah negeri ini menyandang gelar agung sebagai negara yang masyarakat dan pemerintahannya bersupremasi konstitusi?  atau benarkah kalau panglima sejati negara ini adalah tersimpul dalam satu kata bernama 'hukum'?

Rasanya berat sekali untuk menyebut kalau negara ini sudah benar-benar mengejawentahkan negara hukum. Kalau menyebut identitas sebagai negara, barangkali memang tidak salah, pasalnya semuanya dalam payung proteksi negara, tap kalau sebagai subyek yang patuh hukum, masihlah patut dipertanyakan, khususnya di strata elitismenya. 

Dalam tataran norma (das sollen) dan bunyi konstitusi, memang negara ini tegas-tegas mengklasifikasikan dirinya jadi negara hukum, namun dalam sisi realitas (das sein), lebih tampak sebagai konstruksi negara dengan sekumpulan manusia yang gemar melakukan pembangkangan hukum. Kasus ini dapat dijumpai selama berlakunya aturan yang berlaku selama pandemi Covid-19. 

Mereka itu bukannya memainkan peran sebagai pilar fundamental negara, tetapi menggelincirkan dirinya dalam aksi destruksi dalam modus mengeroposi dan meruntuhkan marwah negara.  Kondisi demikian tentu sangat diharapkan tidak terjadi pada saat berlakunya 'new normal' yang memang oleh rakyat diidealisasikan sebagai momentum kesadaran elitis dalam mematuhi norma hukum, sehingga kepentingan yang melingkupi 'new normal' bisa mendukungnya.

Mereka itu memang kelompok cendekia yuridis atau praktisi yang terlatih mendalami secara teoritis dan teknik  penanganan perkara hukum (legal case), namun secara empiris, mereka terkadang tergoda, sehingga  tak benar-benar mempraktikkanya secara konsisten, independen berkejujuran, dan berkeadilan.

Mereka itu juga terbaca tak punya jiwa militansi untuk benar-benar menegakkannya. Semestinya mereka berkapabilitas menegakkannya, namun mereka kecil nyali atau rendah integritas untuk mewujudkannya. Mereka kehilangan kegairahan untuk memberikan yang terbaik pada pencari keadilan (justiabelen). Kondisi demikian ini sangat berbahaya jika terjadi pada era 'new normal' pasalnya bisa mengakibatkan terjadinya pesimisme publik, khususnya dari kalangan wong cilik.

Di ranah komunitas 'tidak normal' itu, hukum bisa saja dipahami dan dikenali sekedar mengisi ranah politik penegakan hukum 'seperlunya' atau 'seadanya' dan bukan memenuhi kepentingan masyarakat pencari keadilan. Mereka terjerumus dalam memilih dan menumbuhsuburkan penyakit yang mereduksi  kewajiban asasinya. Akibatnya  virus lainnya dalam kehidupan bangsa ini muncul dan bertebaran di mana-mana.

Akibat lebih lanjut dari opsi yang salah itu, banyak sektor strategis yang berhubungan dengan kepentingan makro masyarakat dan bangsa ini terabaikan.  Masyarakat yang semestinya terjamin hak keadilannya, akhirnya sekedar  jadi tong sampah atas penyemaian bermacam-macam pelanggaran hak yang  terus mengisinya. Masyarakat hanya mendapatkan janji penegakan hukum  yang dalam kenyataannya  bak 'tong kosong nyaring bunyinya'. Dalam 'new normal' atmosfer di luar penanganan Covid-19 harusnya ikut normal.  

***

*)Oleh: Bambang Satriya, Guru besar Universitas Merdeka Malang dan penulis sejumlah Buku Filsafat.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com