Pemkot Blitar Kembali Pertahankan WTP

Home / Berita / Pemkot Blitar Kembali Pertahankan WTP
Pemkot Blitar Kembali Pertahankan WTP Wali Kota Kota  Blitar Santoso (Kanan) menerima penghargaan WTP dari BPK RI di kantor BPK Perwakilan Jawa Tmur di Surabaya, Selasa (30/6/2020). ( Foto: Humas Pemkot Blitar) 

TIMESBLITAR, BLITAR – Pemerintah Kota Blitar (Pemkot Blitar) kembali menorehkan prestasi dengan mempertahankan predikat  opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.  

Penghargaan itu diterima langsung oleh Wali Kota  Blitar Santoso di kantor  BPK Perwakilan Jawa Tmur di Surabaya, Selasa (30/6/2020).

Tidak hanya itu, saking seringnya menyabet WTP dari BPK, Wali Kota Santoso didapuk memberikan sambutan pada acara penyerahan penghargaan tersebut. 

”Raihan opini WTP ini menjadi pelecut bagi kami untuk terus menciptakan laporan keuangan yang akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini sudah yang ke sepuluh,” kata Wali Kota Santoso. 

Santoso mengutarakan, Kota Blitar merupakan 11 daerah yang menerima opini WTP dari BPK. Penyerahan ada dua cara, melalui tatap muka ada pula yang melalui video conference.  Kota Blitar merupakan daerah yang  menerima penghargaan melalui tatap muka.  

"Ini menjadi kebanggaan sendiri bagi saya pribadi khususnya dan Kota Blitar pada umumnya. Kota Blitar diberi kesempatan berharga tampil di podium di forum resmi BPK," jelasnya 

Pemkot Blitar berjanji akan  mempertahankan dan memperhatikan saran dan masukan BPK agar pengelolaan keuangan semakin baik. Menurutnya, Raihan prestasi 10 kali opini WTP itu melalui proses yang panjang.  

"Terima kasih kepada BPK karena dengan raihan ini Pemkot Blitar mampu mengelola dana dari rakyat secara transparan dan akuntabel,” lanjut Santoso.  

Lebih lanjut, Santoso memberikan kunci mencapai tata kelola keuangan yang baik. Pertama, komitmen antara pemkot dengan DPRD mengelola keuangan sesuai aturan. Kedua, pembinaan dan tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. 

"Kami selalu optimalkan agar tidak terjadi kesalahan  berulangkali. Laporan  hasil pemeriksaan jadi bahan pembelajaran,” aktanya.  

Sementara kunci ketiga lanjut Santoso, optimalisasi peran aparat  pengawasan internal (APIP) sebagai pemberi peringatan dini. APIP sebagai early warning atau pemberi peringatan dini agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan keuangan.  

"Kunci ke empat meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur birokrasi secara kontinyu dari kompetensi maupun profesionalitasnya. Seperti melalui bimbingan teknis, workshop dan lain sebagainya," papar orang nomor satu di Pemkot Blitar ini. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com